FGD Badan Ekonomi Kreatif & UNS : Identifikasi Masalah Pendirian Usaha Sektor Musik

FGD: pe

Pada hari Selasa, 24 Mei 2016, saya diundang sebagai narasumber FGD bersama Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Djaduk Ferianto, Singgih Sanjaya, dan Aldo Sianturi (Musik Bagus Indonesia) serta dimoderatori oleh Prof. Dr. Djoko Purnomo, M.P. untuk membicarakan Identifikasi masalah pendirian usaha sektor musik.

Pak Robhinson Sinaga dari Bekraf, mengutarakan bahwa musik termasuk prioritas dari Badan ini. Dan perlindungan HKI perlu terus disosialisasikan bagi para pemilik merk dagang maupun hasil karya. Beliau yang sudah lama bekerja di HKI Kementrian Hukum dan Ham melihat permasalahan ini memang dari pelaku usaha dan masyarakat Indonesianya yang kurang menyadari pentingnya sebuah perlindungan hukum terhadap merk dan hasil karya. Bagi Beliau, sertifikat HKI sebenarnya merupakan sebuah senjata untuk melindungi; bisa disimpan saja, namun jika ada yang menyerang dan mengganggu bisa sangat membantu.

Pak Singgih Sanjaya, menceritakan tentang permasalahan dalam ruang lingkup industri orkestra yang memang sudah beliau geluti lebih dari 20 tahun. Kesadaran untuk menghargai format orkestra memang kurang. Begitu banyak item yang harus ditanggung ketika ingin menyajikan musik Orkestra secara live. Di sini, Pak Singgih mengusulkan bahwa format terkecil sebuah orkestra adalah 7 orang. Hal yang menarik yang bisa dibahas di postingan berikutnya.

Pak Aldo Sianturi, mengungkapkan bagaimana MUSIK BAGUS INDONESIA, perusahaan di mana beliau bekerja mampu mendistribusikan musik-musik Indonesia secara online ke luar negeri. Yang menarik bagi saya:

a. Musik tradisi memiliki daya tarik yang besar. Hal ini disebabkan karena banyak orang Indonesia yang secara ada di luar negeri, dan ingin mendengar musik tanah airnya.

b. Bisnisnya adalah bisnis dengan modal “sosial” atau hubungan yang didukung prinsip pada tiga T: Teknologi, Teknologi, Teknologi. Jaringan bisnis atau hubungan sosial/ silahturahmi menjadi sangat penting di sini.

c. Adanya sistem dalam label yang membuat artis senior “menyumbangkan” sebagian keuntungan untuk artis junior. Beberapa hal yang sebelumnya tidak saya ketahui.

Sementara yang yang saya sampaikan adalah berupa peluang, tren, dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif;

a. Perkembangan teknologi yang memunculkan banyak peluang pekerjaan baru; aplikasi musik, home recording, ahli reparasi vokal, pencipta musik untuk media sosial, ahli “gambar” drum, bisnis musik online, dst.

b. Urbanisasi, Sebagian penduduk akan bergerak ke kota: Ini saya dapatkan dari kompasiana:

Untitled

Jika pun tidak, masyarakat akan berperilaku “gaya hidup kota” maka ini akan mempengaruhi selera musik. Ada kecenderungan orang untuk mempresentasikan kenaikan kelasnya dengan musik. Musik jazz, musik pop luar, orkestra, menjadi tanda pergerakan selera orang yang ingin menaikkan kelasnya. Meskipun, sebenarnya musik sendiri tidak diletakkan pada kelas-kelas hirarki tinggi rendah. Orang update statusnya dengan musik yang sedang dia dengarkan. Ini adalah peluang yang selera yang patut dijawab.

Rekomendasi pembahasan yang saya tawarkan selanjutnya adalah soal Standarisasi Harga jasa musisi.
Mengambil contoh dari Berkeley, rupanya hal ini menjadi masalah yang serupa yang diamati oleh Djaduk Ferianto, Singgih Sanjaya, dan praktisi musik yang datang dalam FGD tersebut.

Standarisasi harga jasa musisi adalah hal yang sangat mungkin dilakukan, dan untuk melindungi kenyataan di lapangan bahwa musisi saling banting harga demi mendapatkan job. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada kesejahteraan musisi sendiri dan ke”langgengannya” bermusik. Idealnya, dari kerja musik orang bisa bertahan dan berkembang secara finansial.

Pertanyaan kemudian adalah; apakah Standarisasi Harga ini dibuat dengan pendekatan regulasi atau hanya peraturan yang menjadi semacam guide saja, yang tidak memiliki ikatan hukum hanya ikatan sosial saja. Pertanyaan ini ditanggapi secara bermacam-macam.

Pak Djaduk menekankan kesadaran bahwa ini kembali kepada manusianya. Musisi adalah manusia-manusia dengan keanekaragaman sifat dan mentalnya. Ada musisi yang sudah cukup senang karyanya dimainkan atau disajikan tanpa menuntut bayaran (berkaitan dengan kultur). Selain itu juga, musisi musik tradisi juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Sistem sertifikasi yang muncul beberapa tahun yang lalu dirasa kurang pas. Pak Djaduk mengusulkan adanya kurator-kurator seni yang khusus untuk menilai, memberi evaluasi, dan akhirnya “pengakuan” yang sah terhadap musisi-musisi itu.

Kesimpulan pribadi saya; bahwa pemerintah dalam hal ini Bekraf harus memulai proses standarisasi harga ini. Kajian bagaimana peraturan ini dijalankan; entah melalui Pemda atau pihak pemerintah yang lain. Sementara seniman-seniman, pihak pendidikan, dan masyarakat menyiapkan mental bahwa musisi patut dihargai dan “banting-bantingan” harga itu membahayakan profesi dan tanpa disadari dalam banyak kasus mendegradasi motivasi dan pada gilirannya juga kualitas.

One Comment
  1. Pingback: ALDO SIANTURIIdentifikasi Masalah Pendirian Usaha Sektor Musik - ALDO SIANTURI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *